Presiden Kita tidak “Sehebat” Dulu

Sumber: presidenri.go.id
Sumber: presidenri.go.id

Setelah hampir 15 tahun Indonesia telah memasuki masa reformasi, banyak hal yang sudah berubah. Khususnya adalah Presiden di era reformasi tidak “sehebat” ketika era otoritarian. Meski kita masih menganut sistem pemerintahan presidensial, namun era kuat eksekutif telah berakhir. Dulu di era otoritarian, parlemen konon hanya sebagai “tukang stempel” dan mengamini apa saja yang dikatakan oleh pemerintah. Kini situasi yang terjadi malah sebaliknya. Parlemen bisa saja menyandera bahkan memupuskan apa yang menjadi kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Di era reformasi, demokrasi yang kita anut adalah demokrasi multipartai dan dalam realitasnya membuat politik tanah air menjadi dinamis, kompleks dan juga gaduh. Sebagai contoh, ketika pemilu 2009 ada sembilan partai politik yang duduk di DPR. Bisa dibayangkan betapa panjang dan kompleksnya proses politik internal parlemen dan juga proses politik antara eksekutif dan legislatif. Konsensus dan kompromi sering tidak mudah tercapai. Keadaan inilah yang membuat pemerintah kehilangan momentum untuk berbuat sesuatu, termasuk sering terlambatnya penerbitan berbagai Undang – Undang atau kebijakan pemerintah yang fundamental.

Apabila ingin ditilik lebih jauh, di era reformasi sejumlah kewenangan presiden telah dipangkas dan dikurangi. Dulu, Presiden memegang kekuasaan untuk membentuk UU, sekarang menjadi berhak mengajukan rancangan UU. Dulu Presiden memiliki kewenangan utuh untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Sekarang untuk grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, sedangkan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Dulu Presiden bisa langsung mengangkat Panglima TNI dan Kapolri, kini keduanya harus mendapatkan persetujuan DPR.

Sedangkan, kewenangan DPR justru bertambah secara signifikan. Dulu, dalam konstitusi dikatakan bahwa tiap UU menghendaki persetujuan DPR, sekarang dinyatakan bahwa DPR memegang kekuasan membentuk UU. Dulu tidak diatur secara eksplisit bahkan nyaris tidak dijalankan, kini DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Ditetapkan juga dalam UUD 1945 bahwa setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usulan dan pendapat serta hak imunitas. Kini DPR dapat mengusulkan kepada MPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, padahal dulu kewenangan ini tidak dimiliki.

Setelah mendapatkan gambaran yang lebih lengkap realitas dari kondisi politik saat ini, lebih bijak apabila kita tidak serta merta menyalahkan pemerintah karena “terlalu lamban”. Hal ini berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dan parlemen serta kepentingan politik yang ada di dalamnya. Inilah tantangan yang (mungkin) dihadapi pemerintahan mendatang, mengingat jumlah kursi koalisinya di DPR justru lebih sedikit dibandingkan dengan pihak oposisi.

Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. – Lord Acton, Sejarahwan dan Politisi Inggris.

Disarikan dari:

Buku Selalu ada Pilihan, 2014, Karya Susilo Bambang Yudhoyono, Penerbit Buku Kompas.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s